Bertemu Prabowo, Sandiaga Diminta Jangan Kecewakan Rakyat

Bertemu Prabowo, Sandiaga Diminta Jangan Kecewakan Rakyat

Politik Dalam negeri Will B   12:25 PM

SNU -  Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga diminta Prabowo agar jangan mengecewakan rakyat ketika dirinya nanti memimpin sebagai wakil gubernur.

Sandiaga mengatakan, pertemuan dengan Prabowo hari ini adalah yang pertama kalinya sejak pencoblosan pada 19 April lalu. Dia sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena telah memberinya kesempatan dalam memilih pasangan Pilgub sekaligus strategi kampanye.

"Tadi baru selesai untuk pertama kalinya, saya bertemu Pak Prabowo setelah 19 April. Saya juga ucapkan terima kasih karena ini pertama kalinya kita menggunakan strategi baru dengan inovasi-inovasi dalam berkampanye, yang sebelumnya belum pernah dicoba di tempat lain," ujar Sandiaga di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara Nomor 4, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017).

Sandi mengatakan, Prabowo mengingatkannya agar tidak mengecewakan rakyat saat menjabat sebagai wakil gubernur nanti. Selain itu, dalam pertemuan tertutup, Sandi juga melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta.

"Beliau juga mengingatkan satu, jangan kecewakan rakyat, saya juga laporkan tadi juga sudah diketok KPUD, kemarin dia bilang integritas mesti dijaga jangan sampai melukai hati rakyat, yang sudah berjuang secara militer bersama-sama kita, dan beliau juga menitipkan untuk berbuat yang terbaik buat Jakarta, yang sudah baik dijalankan oleh Pak Basuki diteruskan dan diperbaiki," jelasnya.

"Yang penting bagi Pak Prabowo adalah bagaimana menjaga persatuan bahwa Bhinneka itu adalah keniscayaan, kita beragam tapi Tunggal Ika itu yang harus diperjuangkan, itu yang harus disampaikan," tutup Sandi.

Panwaslu: Ada 7 Laporan Kecurangan Saat Pemungutan Suara di Jaksel

Panwaslu: Ada 7 Laporan Kecurangan Saat Pemungutan Suara di Jaksel

Pilkada Will B   2:39 PM

SNU -  Ketua Panwaslu Jakarta Selatan, Ahmad Ari Masyuhri mengatakan ada 1 kasus di TPS 24 Kramat Pela yang berhasil dicegah adanya kecurangan. Seorang warga berhasil dicegah melakukan menggunakan formulir C6 bukan miliknya.

"Ada warga yang mau memakai formulir C6 dengan namanya, petugas di TPS mereka tahu dan mengenali identitas orang tersebut makanya kemudian kita cegah untuk tidak digunakan yang bukan pemiliknya selain yang berhak. Hanya 1 dan sudah ditindak dan ketahuan di TPS 24 Keramat Pela," kata Ahmad Ari, di kantornya, Jl Warung Jati Barat, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017).

Secara umum, dia mengatakan pemungutan suara pada putaran kedua ini relatif lancar. Saat ini masih dilakukan proses rekapitulasi suara di beberapa kecamatan.

Selama putaran II ini, Panwaslu Jakarta Selatan menerima beberapa laporan dan penemuan terkait dugaan kecurangan saat Pilkada. Namun, temuan itu bisa dicegah dan ditindaklanjuti.

"Terkait laporan Panwaslu terima selama putaran 2, ada 7 laporan dan temuan, di antaranya ada black campaign dan pembagian sembako. Kami sudah bubarkan potensi dugaan pembagian sembako di Kalibata," ujarnya.

Sementara itu dia mengatakan ada pemungutan suara ulang di TPS 1 Gambir Jakarta Pusat, TPS 19 Pondok kelapa Jakarta Timur, dan salah satu TPS di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemungutan suara ulang itu karena menggunakan formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih milik orang lain untuk mencoblos. Di tiga TPS itu besok akan digelar pemungutan suara ulang sejak pukul 07.00 -13.00 WIB.

"Sudah direkomendasikan kepada KPU Jakarta untuk dilakukan pemungutan suara ulang besok Sabtu," ujarnya.

KPU DKI Minta Paslon Tunggu Hasil Hitung Resmi

KPU DKI Minta Paslon Tunggu Hasil Hitung Resmi

Pilkada Will B   7:53 AM

SNU - Ketua KPU DKI Sumarno meminta dua pasangan cagub-cawagub tetap menunggu hasil resmi penghitungan KPU. Dari hasil hitung cepat (quick count) pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangi perolehan suara dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Saya kira kita harus bersabar menunggu hasil resmi KPU," ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan menurut Sumarno akan dilakukan besok. Karena itu kedua pasangan calon diminta menunggu penghitungan resmi.

"Perlu bersabar. Karena otoritas menentukan pasangan calon yang menang dan tidak menang itu ada di KPU DKI," sebutnya.

"Siapa yang memperoleh berapa, siapa yang terpilih dan tidak terpilih itu akan dilakukan perhitungannya oleh DKI. Jadi kalau ada yang sudah merayakan, saya kira harus menahan diri dulu," tuturnya.

Sumarno juga mengingatkan agar pasangan calon yang unggul dalam quick count tidak melakukan selebrasi hingga ada hasil hitung final.

"Yang merasa senang tidak perlu euforia, yang belum menang juga perlu kita lihat dulu, masih belum saatnya untuk selebrasi. Kalau KPU DKI sudah ketok palu baru silakan," ujar Sumarno. 

Kalah dari Anies, Ahok Tak Akan Gugat Hasil Pilgub DKI 2017

Kalah dari Anies, Ahok Tak Akan Gugat Hasil Pilgub DKI 2017

Pilkada Will B   7:46 AM

SNU - Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilgub DKI 2017. Sebab, Ahok sudah legawa dengan hasil yang ada.

"Saya kira nggak ada niat gugat ya. Kalau memang sudah kayak begitu ya sudah, saya kira," kata Ahok di Kantor Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2017).

Terkait dengan adanya kecurangan yang ditemukan oleh tim suksesnya selama proses pencoblosan, Ahok mengatakan itu merupakan urusan dari timses. Dia sendiri mengaku belum bertemu dengan timses untuk membicarakan hal tersebut.

"Saya nggak tahu (soal kecurangan), nanti urusan timses. Saya belum ketemu timses," ujar Ahok.

Senada dengan Ahok, Ketua Timses Ahok-Djarot, Prasetio Edy Marsudi, mengindikasikan bahwa timnya tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilgub DKI. Prasetio mengatakan timnya mencoba rasional dengan hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei.

"Kita lihat nanti hasil resmi KPU DKI, kita ada catatan-catatan. Tapi melihat hasil quick count yang sudah berjalan ini kecenderungannya terlau jauh. Kalau dia menang, kita mesti support (dukung) dia (Anies-Sandiaga) juga sebagai pemenang Pilkada. Jakarta perlu pembangunan, masih banyak yang perlu dibereskan," kata Prasetio di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2017).

KPU DKI : Tema Putaran 2 Soal Kesenjangan dan Keadilan Sosial

KPU DKI : Tema Putaran 2 Soal Kesenjangan dan Keadilan Sosial

Pilkada Will B   10:56 AM

 KPU DKI : Tema Putaran 2 Soal Kesenjangan dan Keadilan Sosial

SNU - Debat kandidat cagub-cawagub Pilgub DKI Putaran kedua akan dilakukan 12 April 2017. Ada tiga tema besar dan lima sub tema yang akan diangkat dalam debat kali ini. 

"Sudah menyusun tema dan sudah rapat dengan tim pasangan calon, pertama tema kemudian metodenya debat yang akan dilakukan buat putaran kedua itu yang agak sedikit berbeda dengan debat-debat diputaran pertama," ujar Dahliah Umar Komisioner KPU DKI Jakarta kepada SNU, Jumat (31/3/2017). 

"Isu permasalahan yang akan dijawab adalah soal kesenjangan dan keadilan sosial kedua penegakan hukum dan ketiga soal bonus demografi. Sub temanya adalah transportasi, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik menyangkut pendidikan dan kesehatan dan UMKM atau dunia usaha," lanjutnya. 

Metode yang digunakan pada debat putaran dua nanti tidak banyak berubah. Hanya saja kali ini ada perwakilan masyarakat yang diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada kedua pasangan calon. 

"Sebenernya tidak jauh berbeda tetap ada pertanyaan dari panelis kepada calon, kemudian calon saling bertanya kemudian kita juga membuka perwakilan dari empat masyarakat untuk bertanya," lanjut Dahliah. 

Adanya audiens dan penanya dari masyarakat pada debat putaran kedua nanti, menurut Dahliah ini adalah realisasi masukan dari masyarakat. Ia juga mengatakan banyak komentar yang masuk agar masyarakat dilibatkan untuk bertanya langsung kepada kedua paslon. 

"Kami ingin debat ini tidak hanya memperlihatkan diskusi itu dilakukan antar elit saja, kami ingin perwakilan masyarakat juga diberi kesempatan untuk bertanya. Karena jakarta itu kan penduduknya dari berbagai macam kalangan dan banyak sekali komentar dari masyarakat yang masuk tentang permintaan masyarakat untuk bertanya langsung. Sebelumnya memang sudah diterima tapi kami saring dan dikumpulkan menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh moderator. Sekarang kami ingin masyarakatnya yang bertanya langsung karena faktanya ada pertanyaan yang mereka ingin sampaikan dan didengar langsung jawabannya," pungkasnya. 

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tim khusus utuk mengatur dan menyeleksi siapa perwakilan masyarakat yang hadir dan diberi kesempatan bertanya. Dari segi keamanan ia menyampaikan tidak jauh berbeda dari debat sebelumnya, masih bekerja sama dengan pihak kepolisian. 

"Tetapi nanti pengaturannya sangat matang karena harus menyeleksi siapa perwakilan masyarakat yang kita hadirkan untuk diberi kesempatan bertanya. dan ada tim khusus dari KPU DKI yang melakukan proses itu. Untuk keamanan masih sama, kami bekerja sama dengan kepolisian sejauh ini di debat 1,2 dan 3 kan kinerja pengamanan dari kepolisian sudah baik, jadi tidak akan jauh berbeda dari pengamanan lokasinya kan masih sama di Bidakara," tutupnya. 

Sambangi Rumah Boy Sadikin, PPP Dukung Anies-Sandi ?

Sambangi Rumah Boy Sadikin, PPP Dukung Anies-Sandi ?

Politik Dalam negeri Unknown   10:16 AM

Sambangi Rumah Boy Sadikin, PPP Dukung Anies-Sandi ?

SBB -  Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta hari ini menyambangi kediaman Ketua Relawan Anies Sandi, Boy Sadikin. Kehadiran Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Ichwan Jayadi mengisyaratkan adanya koalisi mendukung Paslon nomor urut 3 ini.

"Kami masih penjajakan. Kami harapkan penjajakan lebih matang dalam 1-2 hari. Makanya, dalam rentan waktu itu, kami terus berdiskusi," kata Ichwan di Rumah Boy Sadikin, Jalan Borobudur No 2, Jakarta Pusat, Jumat (17/2). 

Boy pun menyambut dengan tangan terbuka kehadiran PPP yang ingin melakukan penjajakan dengan tim pemenangan Anies Sandi. Putra dari Ali Sadikin ini selalu membuka pintu kepada siapa saja yang mau memenangkan pasangan Anies-Sandi. 

"Karena kami meyakini, perubahan Jakarta tidak bisa dilakukan orang per orang. Tapi, butuh barisan jemaah yang kokoh," kata Boy.

Terpisah, Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengaku bersyukur dan mengapresiasi adanya sinyal merapatkan diri dari PPP. Menurutnya, bila nanti akhirnya diputuskan akan bergabung dengan Partai Gerindra dan PKS maka hal itu bukanlah semua dukungan. Tetapi juga dukungan pada perubahan untuk Jakarta. 

"Karena memang yang menginginkan pergantian itu banyak jumlahnya. Walaupun kemarin lewat 2 calon dukungannya tapi sekarang 1 calon," ungkap Anies saat ditemui di Jakarta Timur. 

Anies pun mengaku timnya telah menjalin komunikasi dengan 4 partai pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Kepada PKB, PPP, PAN dan Demokrat Anies mengklaim telah terjadi komunikasi.

"Pembicaraan sudah. Final keputusan dan lain-lain belum, pembicaraan sudah dimulai. Bahkan kemarin ada pembicaraan yang cukup panjang juga," ujar Anies. 

Anies pun mengaku tak ada pesan khusus dari keempat partai kubu Cikeas padanya. 

"Enggak ada (pesan) yang khusus. Yang penting mereka mengharapkan ada perubahan di Jakarta, program yang dijalankan pro rakyat," tutup Anies.

Real Count KPU 100 Persen : Agus 17.05%, Ahok 42.91% & Anies 40.05%

Real Count KPU 100 Persen : Agus 17.05%, Ahok 42.91% & Anies 40.05%

Politik Dalam negeri Unknown   10:11 AM

Real Count KPU 100 Persen : Agus 17.05%, Ahok 42.91% & Anies 40.05%

SBB - Perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilgub DKI 2017 berdasarkan form C1 sudah mencapai 100 persen dari 13.023 TPS di seluruh Jakarta. Hasilnya, pasangan Basuki T Purnama ( Ahok)- Djarot Saiful Hidayat unggul dengan perolehan 2.357.587 suara atau 42.91 persen. 

Sementara di posisi kedua, pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno meraih 2.200.636 suara atau 40.05 persen. Sedangkan pasangan Agus Yudhoyono- Sylviana Murni berada di posisi buncit, dengan perolehan 936.609 suara atau 17.05 persen.

"Portal ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pilkada Serentak 15 Februari 2017 di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan lebih cepat dan akurat," tulis KPU di situs kpu.go.id dikutip merdeka.com, Jumat 17 Februari 2017.

"Data hasil Pilkada berdasarkan entry data Model C1 merupakan hasil sementara dan bukan hasil final. Jika terdapat kesalahan dalam Model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi ditingkat atasnya."

KPU juga membagi hasil hitung form C1 ini berdasarkan wilayah. Dari sini, hanya tinggal Jakarta Timur yang belum 100 persen selesai penghitungan. KPU merilis, suara sah dalam Pilgub DKI 2017 yakni 5.459.059. Sementara yang tidak sah 69.158. Total suara sah adalah 5.519.225.

Dukung Anies Atau Ahok, PPP Tunggu Keputusan Tokoh Dan Alim Ulama

Dukung Anies Atau Ahok, PPP Tunggu Keputusan Tokoh Dan Alim Ulama

Politik Dalam negeri Unknown   10:00 AM

Dukung Anies Atau Ahok, PPP Tunggu Keputusan Tokoh Dan Alim Ulama

SBB - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan arah dukungan kepada salah satu pasangan calon di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya masih melakukan konsolidasi internal bersama fungsionaris partai mulai dari tokoh senior, alim ulama hingga pengurus. 

"Ya dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan partai. Mulai dari tokoh senior partai, alim ulama, struktur partai juga," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.

Arsul menyebut pihaknya tengah menunggu kehadiran pasangan Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno sebelum menentukan dukungan. Selain pasangan calon, PPP juga terus melakukan penjajakan dengan partai pengusung masing-masing calon. 

"Belum lah pertama keputusan itu kan setelah kita mendengar dari semuanya, kedua keputusan itu kan kita buat kalau misalnya ada paslon yang sudah datang ke kita. Lah ini paslon nya aja belum dateng ke kita," terangnya. 

Untuk arah dukungan, Arsul menyebut Ketum PPP Romahurmuzy tidak bisa memutuskan secara sepihak. Pengurus DPP PPP menyerahkan sepenuhkan pilihan kepada pendukungnya. Arsul mengibaratkan PPP sebagai perusahaan publik, dirinya dan pengurus hanya sebagai administrator. 

"PPP ini memang ibarat perusahaan, PPP kayak perusahaan publik tdk ada pemegang saham pengendali jadi Romahurmuzy dan Arsul Sani selaku ketua umum dan sekjen bukan pemegang saham pengendali kita ini administrator saja, pemegang kendalinya ya semua konstituen itu," tegasnya.

Sementara, apabila melihat survei, sekitar 56 persen pendukung menjatuhkan pilihan kepada pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni, 30 persen suara memilih Anies-Sandiaga dan 14 persen sisanya ingin PPP mendukung Ahok-Djarot. 

"Survei menunjukan para pemilih pada pileg milih PPP maka kemudian di pilkada ini 56 persen itu ke paslon AHY- Sylvi, sekitar 30-an persen ke Anies-Sandi, dan sisanya ke Ahok-Djarot," terang Arsul. 

Meski demikian, Arsul menilai peluang PPP mendukung Ahok-Djarot atau Anies-Sandiaga masih sama besar. PPP juga mempersilakan pendukungnya bebas memilih sesuai hak dan rasionalitasnya. 

"Masih sama besar kemungkinan nya ke mana saja. Pilihan itu kan tidak hanya dua artinya tidak hanya ke paslon dua atau paslon 3," klaim Arsul. 

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan posisi PPP di koalisi pemerintahan tidak menjadi pertimbangan harus mendukung Ahok-Djarot. Tujuan koalisi pemerintah, lanjutnya, adalah menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan untuk membantu memenangkan calon di Pilkada tertentu. 

"Saya harus bolak balik jelaskan lagi yang namanya koalisi di pemerintahan itu kan koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK bukan menyukseskan calon tertentu di pilkada. Kalau kayak begitu repot nanti pecah pecah koalisi," pungkas dia. 

Imam-Fadhli Unggul Pilkada Yogya, Timses Kawal Surat Suara Tak Sah

Imam-Fadhli Unggul Pilkada Yogya, Timses Kawal Surat Suara Tak Sah

Politik Dalam negeri Unknown   9:57 AM

Imam-Fadhli Unggul Pilkada Yogya, Timses Kawal Surat Suara Tak Sah

SBB - Tim pemenangan pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Yogyakarta, Imam Priyono-Achmad Fadli akan terus mengawal surat suara tidak sah untuk memastikan transparasi. Menurut Ketua Pemenangan Paslon nomor 1 itu, Danang Rudyatmoko menyampaikan bahwa upaya membuka kotak suara tidak sah yang jumlahnya ribuan adalah bagian dari proses mengawal hak konstitusi rakyat Yogyakarta yang sudah memberikan hak pilihnya di Pilkada Yogyakarta.

"Ini bukan semata menuntut hak atau mempertahankan posisi, tapi berupaya melidungi hak konstitusi yang diberikan rakyat Yogyakarta. Mereka sudah memberikan hak pilihnya, kita akan terus kawal", jelas Danang di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Jumat 17 Februari 2017.

Sedangkan menurut Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, DPP PDI Perjuangan, Aries Surya, menjelaskan dengan jumlah surat suara tidak sah yang cukup besar mencapai puluhan ribu suara membawa masalah. Sesuai laporan, banyak indikasi pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan, baik dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah hingga proses distribusi surat undangan yang bermasalah.

"Jika dilihat dari total penduduk yang memiliki hak pilih, apakah undangan pemilih yang menjadi kewajiban, khususnya KPPS tidak mendistribusikan merata. Pemilih enggan datang ke TPS, ini harus dibuka," kata Aries.

Keinginan membuka kotak suara, dari 14 kecamatan yang dirilis hasilnya oleh KPU, modus suara sah jadi tidak sah, jika tidak ada kecurangan pasangan calon Imam Priyono-Achmad Fadli pemilik suara terbanyak. Keberatan saksi yang memiliki mandat seharusnya juga dipenuhi, saksi yang memiliki mandat punya kewenangan adanya keberatan.

"Akibat hukumnya, kalau tidak menindaklanjuti laporan saksi, ancaman pidana menunggu. Kita lihat dulu itikad baik, setelah PPK masih ada di KPU. Kita akan minta proses juga intimidasi yang dilakukan terhadap tim, kita mohon semua pihak kawal, agar pilkada Yogya tak menimbulkan persoalan akibat ulah curang," papar Aries.

Selain upaya membuka lagi kota suara tidak sah, tim pemenangan juga mempertanyakan langkah Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang mempublikasikan real count. Proses tersebut menunjukan ada upaya membangun opini sebelum rekapitulasi manual sesuai tahapan selesai dilaksanakan.

"Ada apa, proses rekapitulasi dengan permohonan saksi di PPK mengingat jumlah suara tidak sah begitu besar tak bisa dibuka lagi. Kita ingin buka kotak suara, tapi Panwascam dan PPK tak kabulkan, kita ingin pastikan hak konstitusi warga terkawal," pungkas Danang.