NasDem Sebut Gerindra-Demokrat Pembohong Terkait Angket KPK

SNU -Jakarta - Partai NasDem menyebut Gerindra dan Demokrat sebagai pembohong terkait pengusulan angket terhadap KPK. Padahal, dua fraksi tersebut yang paling gencar mendorong angket.

"Angket ini adalah didorong pertama sekali oleh dua fraksi di Komisi III, Demokrat dan Gerindra karena yang memimpin adalah mereka. Yang lain, kita itu menyetujui karena datanya disediakan oleh Gerindra dan Demokrat. Yang paling aktif Pak Benny K Harman, lalu Pak Benny menanyakan kembali dan kita menyetujui," ujar anggota Komisi III DPR F-NasDem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

"Kalau sekarang mereka mundur teratur, tak salah apa yang disebutkan Pak Masinton, itu membohongi temannya sendiri, mempermalukan daripada DPR," sambung dia.

Taufiqulhadi berpendapat angket terhadap KPK saat ini diperlukan. Jika tidak, DPR dianggap sebagai lembaga yang suka mengada-ada dan hanya berupaya melindungi teman seperjuangan.

Selain itu, Taufiq menanggapi bahwa pansus angket KPK tak akan terbentuk alias layu sebelum berkembang karena 7 fraksi telah menolak wacana ini. Jika benar seperti itu, hancur sudah DPR di mata masyarakat.

"Kalau layu sebelum berkembang, berarti DPR tidak mampu menegakkan wewenangnya sendiri. Lembaga ini akan hancur. Ini gara-gara kita melihat persoalan ini secara subjektif dalam konteks kepentingan masing-masing, citra dan sebagainya. Mari kita lihat persoalan ini secara lebih terang," papar dia.

Angket terhadap KPK diperlukan untuk menyelidiki isu-isu terhangat di tubuh lembaga antirasuah itu. Dia mencontohkan seperti isu adanya perpecahan internal dalam tubuh KPK.

"Misalnya, sekarang ini di dalam tubuh KPK ada negasi terhadap kepemimpinannya. Jadi, kalau pimpinan membuat surat teguran, SP itu dikembalikan dan mereka beramai-ramai mempertanyakan hal tersebut, jadi tidak efektif kepemimpinan sekarang," ungkapnya.

"Kalau tidak efektif, apa yang terjadi? Berarti kebijakan-kebijakan lain, misalnya penyadapan dan sebagainya, itu dilakukan bukan sepengetahuan pimpinan. Itu yang ingin kita dudukkan. Kalau tidak, kan berbahaya," pungkas Taufiqulhadi.